Terjadinya krisis ekonomi, politik, dan sosial pada tahun 1998 menimbulkan reaksi masyarakat sehingga kepercayaan terhadap kepemimpinan Soeharto menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan.....

Kebijakan berikut yang tidak termasuk kebijakan yang ditentukan pada masa pemerintahan Abdurraham Wahid (Gusdur) dalam bidang politik adalah ……

Pada masa pemerintahan Megawati, sistem hukum di Indonesia masih belum bekerja maksimal. Hakim dan petugas pengadilan banyak yang bersikap korup, sehingga sulit menemukan pejabat yang jujur. Untuk itu, Megawati berusaha membangun suatu pemerintahan reformis, guna mewujudkan Indonesia yang adil. 

Berikut yang tidak termasuk  kebijakan yang diambil Megawati untuk mengatasi kekacauan hukum di Indonesia saat itu adalah …….

“Pada masa pemerintahannya masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, sehingga dikeluarkan kebijakan program pengentasan kemiskinan. Pemerintah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), yang bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Presiden  juga meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. 

Program lain yang juga populer di kalangan masyarakat adalah beras rakyat miskin (raskin), yang dijual Rp 1.000 per kilo. Sementara di bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan Kartu Sehat, yakni program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Di bidang pendidikan, presiden mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah. 

Dana tersebut nantinya digunakan untuk memperbesar daya tampung sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesamaan kesempatan bersekolah, serta meningkatkan kualitas lembaga pendidikan. Pemerintah juga membentuk Pendidikan untuk Semua (PUS), guna mempercepat wajib belajar sembilan tahun di Indonesia.”

Narasi tersebut mengambarkan kondisi bangsa Indonesia pada masa pemerintahan ……..

Sejak masa Orde Lama, korupsi sudah mengakar di Indonesia dan terus terjadi. Beberapa kebijakan yang dicetuskan Megawati untuk memberantas korupsi. Berikut yang tidak termasuk kebijakan untuk memberantas korupsi pada masa Megawati Soekarno Putri adalah ……….

Perhatikan pernyataan berikut !

1) Sistem kepartaian baru 

2) Sistem pemilu yang baru 

3) Perubahan sistem kepartaian

4) Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung 

5) Penyederhanaan partai melalui penggabungan partai partai politik yang sehaluan

6) Menerapkan mekanisme Pergantian Antarwaktu atau Recall (hak partai untuk memberhentikan anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR)

Kebijakan pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik tersebut adalah berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan melakukan amendemen UUD 1945. Setelah itu, pemerintah menyusun peraturan perundangan yang belum dipunyai Indonesia, supaya amanat konstitusi dapat terlaksana dengan baik. Kemudian perubahan UUD 1945 juga memuat tentang adanya upaya untuk menyamaratakan lembaga-lembaga negara demi mendorong demokratisasi lembaga negara.

Penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ditunjukkan pernyataan nomor ……

Perhatikan pernyataan berikut !

1) Isu Buloggate

2) Kasus Century 

3) Kriminalisasi KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi 

4) Isu Bruneigate

5) Kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan 

6) Kasus Sekretariat Gabungan 

Meskipun banyak pencapaian yang dibuat oleh Suliso Bambang Yudhoyono, namun banyak isu kontroversial yang ada di dalam masa pemerintahannya, beberapa di antaranya ditunjukkan oleh pernyataan nomor ……

Perhatikan beberapa kebijakan pada masa Reformasi berikut !

* Adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

* Pendidikan wajib 12 tahun 

* Pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas 

Kebijakan kebijakan tersebut terjadi pada masa pemerintahan …….

Pada peristiwa Mei 1998, banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan terutama dari etnis Tionghoa, hal ini memicu lahirnya tuntutan dari masyarakat agar masalah ini tidak terulang kembali. Untuk memenuhi tuntutan ini, Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang implementasinya ………

Perhatikan pernyataan berikut !

1) Pada masa reformasi dwifungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan.

2) Kedudukan ABRI dalam MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang.

3) Mengamandemen pasal 10 UUD 1945 tentang kedudukan presiden sebagai Kekuasaan Tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara

4) Menghapuskan kedudukan Panglima TNI dan masing masing Angkatan berdiri secara indefenden 

5) ABRI yang semula terdiri atas empat angkatan yang termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Istilah ABRI kemudian dirubah menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Pernyataan di atas yang terkait dengan penghapusan dwifungsi ABRI pada masa reformasi ditunjukkan pernyataan nomor ……..