Musyawarah menggambarkan kehendak sebagian peserta dan suara terbanyak

menggambarkan kehendak seluruh peserta

Musyawarah mencerminkan suara seluruh peserta dan suara terbanyak

memperhatikan suara mayoritas

Suara terbanyak sangat memerlukan kuorum dan musyawarah tidak memerlukan

kuorum

Suara terbanyak mencerminkan suara mayoritas musyawarah, mufakat mencerminkan

suara minoritas

Musyawarah mencerminkan persetujuan seluruh peserta dan suara terbanyak

mencerminkan sebagian besar peserta

Mahkamah

Ko

nstitusi berkewenangan halam

hal memutuskan sengketa hasil pemilukada

Presiden menetapkan

Peraturan Pemerintah menyelesaikan perbedaan hasil suara

Bawaslu memerintahkan

langsung agar diadakan pemilukada ulang kepada presiden

Perhitungan  suara ulang hasil pemilukada secara internal

oleh lembaga KPU

Membuat peraturan pemilukada

yang lengkap oleh kepala daerah

Sebelum amandemen

Presiden sebagai kepala negara, setelah amandemen Presiden sebagai kepala

pemerintahan

Sebelum  amandemen kekuasaan Presiden tidak terbatas,

setelah amandemen kekuasaan Presiden terbatas

Sebelum amandemen

menteri bertanggungjawab terhadap Parlemen, setelah amandemen menteri

bertanggungjawab kepada Presiden

Sebelum

Amandeme

n Presiden dipilh oleh

MPR, setelah amandemen Presiden dipilh langsung oleh Rakyat

Sebelum amandemen DPA

tidak sebagai lembaga negara, setelah amandemen DPA sebagai lembaga negara

Mengatur sistem hukum

maupun menentukan pihak yang bertanggungjawab pada lembaga hukum

Urusan pertahanan dan

keamanan

Penyediaan

sar

ana dan fasilitas umum

kesehatan serta pendidikan

Urusan pemerintahan yang

peranannnya strategis bagi kepentingan nasional

Urusan pemerintahan yang

manfaat atau dampak positifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara

Keterbatasan wewenang

dari pemerintah pusat dalam mengawasi pelaksanaan otonomi di daerah

Terkadang

berbagai kebijakan pemerintah daerah tidak sejalan dengan penerap

Pemerintah pusat tidak

mampu memenuhi semua kebutuhan anggaran pemerintah daerah

Masih belum adanya

sinkronisasi ruang lingkup otonomi antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah

Terbatasnya kewenangan

pemerintah pusat dalam mengatur pembagian alokasi anggaran daerah

Melibatkan peran

aktif  tokoh masyarakat seperti pemuka

agama dan tokoh adat mensosialisasikan ajaran agama dan menerima perbedaan

Membentuk tim cyber

Anti-Radikalisme

Pembinaan dan pendekatan

persuasif kepada pihak yang sudah terpapar radikalisme agar kembali ajaran yang

benar

Mengadakan

dialog terbuka dengan kelompok radikal untuk mencari solusi bersama yang saling

menguntu

Pemberdayaan lembaga

pendidikan Agama formal maupun Non-formal dalam upaya pencegahan radikalisme

khususnya di lingkungan pendididkan