Bacalah berita berikut ini!

Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil Pemilihan Umum 1955 pada 5 Maret 1960 dengan alasan DPR tidak memenuhi harapan pemerintah, khususnya dalam menyetujui Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1960. DPR hanya menyetujui anggaran sebesar 36 miliar rupiah dari total 44 miliar yang diajukan pemerintah, sehingga dianggap tidak mendukung kebijakan dan program pemerintah dalam masa Demokrasi Terpimpin yang sedang diterapkan oleh Soekarno.

Setelah pembubaran DPR oleh Soekarno melalui Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960, Soekarno menggantinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), yang anggotanya diangkat langsung oleh presiden. DPR-GR ini beroperasi selama sekitar lima tahun dan dianggap lebih sesuai dengan visi Demokrasi Soekarno.

Sebelum pembubaran DPR, Soekarno juga mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang membubarkan Dewan Konstituante karena dianggap gagal menetapkan konstitusi baru yang menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dan kembali memberlakukan UUD 1945. Masa ini juga ditandai dengan pergantian kabinet menjadi Kabinet Gotong Royong dan sistem politik yang lebih sentralistik di bawah pimpinan Soekarno.

Pembubaran DPR oleh Soekarno menuai kontroversi karena DPR yang dibubarkan adalah parlemen hasil Pemilu demokratis tahun 1955, dan pengangkatan DPR-GR dianggap menguntungkan beberapa pihak, termasuk partai-partai tertentu seperti PKI

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Mengapa Ir. Soekarno membubarkan DPR pada masa  itu?
2. Jelaskan pelanggaran sila yang dilakukan dengan tindakan tersebut
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan tindakan Ir. Soekarno ini?