Kekecewaan golongan militer karena pemerintah pusat akan melaksanakan kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS)

Kekecewaan terhadap pergantian pimpinan Angkatan Darat yang lebih memihak kepada pimpinan Angkatan Darat yang berada di pemerintahan pusat

Kekecewaan kalangan militer karena alokasi dana militer jauh lebih rendah dibandingkan alokasi dana untuk pemerintahan daerah, sementara untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara militer membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit

Penentuan kebijakan kebijakan militer yang tidak melibatkan pimpinan militer di daerah, semua ditentukan oleh pemerintah pusat

Kekecewaan yang dipicu karena alokasi dana pembengunan yang tidak berimbang dari pemerintah pusat