Pasal 2 ayat (3) KUHP mengatur “Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah adalah hukum yang tertulis, sementara yang diatur adalah hukum pidana yang tidak tertulis, hukum pidana yang hidup dalam masyarakat, atau hukum pidana adat, Nampak terkesan adanya kontradiksi dalam pemberlakukan hukum pidana yang tidak tertulis.

Question

Answer

Terjadi kontradiksi, antara hukum yang tidak tertulis dengan hukum yang tertulis.

Answer

Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengatur tata cara pengakuan hukum pidana tidak tertulis atau hukum pidana adat atau hukum pidana yang hidup dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia dan tidak mengatur norma hukum pidana yang tidak tertulis.

Answer

Pemberlakuan norma hukum pidana yang tidak tertulis sudah sesuai dengan keadaan hukum di Indonesia, maka tidak perlu diatur kembali oleh Peraturan Pemerintah atau Perda.

Crowdly

Pasal 2 ayat (3) KUHP mengatur “Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria peneta...

Want instant access to all verified answers on elearning.mahkamahagung.go.id?