Sebuah perusahaan mengajukan pembangunan kawasan industri seluas 100 hektar. Lokasi yang diajukan belum memiliki RDTR, tetapi dalam RTRW Kabupaten ditetapkan sebagai kawasan industri. Hasil PTP menunjukkan sebagian lokasi masih dalam sengketa penguasaan tanah. Selain itu, masyarakat sekitar menolak karena khawatir pembangunan akan meningkatkan kemacetan, banjir, dan mengurangi lahan pertanian produktif. Analisis kasus tersebut dengan menjelaskan:

1.   Jenis KKPR yang seharusnya digunakan dan alasannya (Poin 10)

2.   Peran RTRW dalam proses pengambilan keputusan (Poin 10)

3.   Peran PTP dalam mengidentifikasi permasalahan pertanahan (Poin 10) 

4.   Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat diterapkan apabila kegiatan disetujui (Poin 10)

5.   Rekomendasi keputusan yang paling tepat beserta argumentasinya (Poin 11)