Crowdly
Add to Chrome
Course 5993
Looking for Course 5993 test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for Course 5993 at elearning.mahkamahagung.go.id.
Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!
Pasal 250 ayat (2) KUHAP 2025 mengatur mengenai konsekuensi yuridis jika sebuah putusan pengadilan tingkat pertama mengabaikan atau tidak memenuhi syarat formal substantif seperti ketiadaan kepala putusan atau identitas lengkap terdakwa. Apa akibat hukum terhadap putusan yang demikian?
0%
100%
0%
0%
View this question
Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, jenis putusan akhir (eindvonnis) yang dijatuhkan oleh hakim mengalami perluasan bentuk. Apabila hakim menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, namun perbuatan tersebut ternyata merupakan urusan perdata atau pelanggaran adat (bukan tindak pidana), maka jenis putusan apa yang wajib dijatuhkan?
0%
100%
0%
0%
View this question
Dalam pembaruan nomenklatur pada KUHAP 2025, istilah "Keberatan" terhadap surat dakwaan atau kompetensi pengadilan resmi digantikan menjadi "Perlawanan". Salah satu bentuk perlawanan tersebut adalah perlawanan terhadap kompetensi relatif atau absolut pengadilan. Jika seorang Terdakwa mengajukan perlawanan karena merasa Pengadilan Negeri yang menyidangkannya tidak berwenang mengadili secara wilayah hukum, bentuk perlawanan ini disebut dengan...
0%
0%
100%
0%
View this question
Dalam ranah hukum acara pidana, upaya perlawanan (verzet) diajukan terhadap jenis penetapan atau putusan pengadilan yang bersifat bagaimana?
0%
0%
0%
100%
View this question
Pembaruan hukum acara pidana memperkenalkan jenis putusan baru yang disebut Putusan Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon). Manakah di bawah ini kondisi yang paling tepat bagi hakim untuk menjatuhkan bentuk putusan tersebut?
0%
0%
0%
100%
View this question
Jika hakim menjatuhkan "Putusan Berupa Tindakan" berdasarkan kerangka hukum acara yang baru, kondisi terdakwa seperti apa yang umumnya melandasi dijatuhkannya putusan tersebut?
0%
0%
0%
100%
View this question
Apabila Advokat mengajukan Nota Perlawanan atas surat dakwaan karena dinilai kabur (obscuur libellum) atau salah alamat (error in persona) pada awal persidangan, apa bentuk produk hukum yang harus dikeluarkan oleh Majelis Hakim untuk menanggapi perlawanan tersebut sebelum masuk ke agenda pembuktian pokok perkara?
0%
100%
0%
0%
View this question
Apabila Penuntut Umum menyatakan mengajukan permohonan banding namun hingga batas waktu yang ditentukan ia tidak menyerahkan Memori Banding, apa konsekuensi yuridis yang terjadi?
100%
0%
0%
0%
View this question
Berdasarkan ketentuan Pasal 250 ayat (1) KUHAP 2025, sebuah putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama wajib memuat unsur-unsur formal tertentu secara lengkap. Manakah di bawah ini yang merupakan kalimat kepala putusan yang wajib dicantumkan pada bagian paling atas agar putusan tersebut sah menurut hukum?
0%
0%
100%
0%
View this question
Berdasarkan perubahan nomenklatur dan struktur persidangan dalam KUHAP 2025, istilah "Eksepsi" atau keberatan penasihat hukum terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum kini dilebur ke dalam bentuk Nota Perlawanan Advokat. Berdasarkan Pasal 206 KUHAP 2025, alasan hukum manakah di bawah ini yang sah digunakan oleh Advokat untuk mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan pada sidang pertama?
0%
100%
0%
0%
View this question