Tidak menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dan melaksanakan reformasi yang disarankan oleh IMF

Menetapkan GBHN dan amandemen UUD 1945 serta menyelenggarakan referendum di Timor Timur

Menyelenggarakan pemilu pada 1999 dan membatasi jabatan presiden dan wakil presiden

Membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta untuk menyelesaikan masalah kerusuhan 13-14 Mei 1998 dan mengeluarkan UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan tata cara berdemonstrasi

MPR memilih presiden dan wakil presiden serta memberikan otonomi kepada Timor Timur