logo

Crowdly

Browser

Додати до Chrome

Pendidikan Pancasila

Шукаєте відповіді та рішення тестів для Pendidikan Pancasila? Перегляньте нашу велику колекцію перевірених відповідей для Pendidikan Pancasila в lms.smktarunabhakti.sch.id.

Отримайте миттєвий доступ до точних відповідей та детальних пояснень для питань вашого курсу. Наша платформа, створена спільнотою, допомагає студентам досягати успіху!

BENAR/SALAH

Image failed to load: tf002-1.jpg

Pada sebuah SMK/MAK, kepala sekolah dan para guru mengadakan program "Sekolah Tertib Hukum". Program ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian peserta didik terhadap peraturan sekolah.

Melalui program tersebut, peserta didik dibiasakan untuk datang tepat waktu, menjaga fasilitas umum, serta mematuhi tata tertib berpakaian. Kebiasaan ini diharapkan membentuk karakter peserta didik yang tertib dan patuh terhadap aturan.

Selain itu, para guru juga memberikan pembelajaran kontekstual mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Materi disampaikan dengan mengaitkan contoh-contoh nyata yang dekat dengan kehidupan peserta didik.

Dengan adanya program Sekolah Tertib Hukum, sekolah berharap peserta didik memiliki kesadaran hukum sejak dini dan mampu menerapkannya baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

Kesadaran hukum dapat dibangun melalui kebiasaan disiplin di lingkungan sekolah.

A. Benar

B. Salah
100%
0%
Переглянути це питання
BENAR/SALAH

tf010-1.jpg

SMK Taruna Bhakti menerapkan prinsip Demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Nilai-nilai musyawarah, kebersamaan, serta penghargaan terhadap pendapat orang lain menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan. Sekolah berupaya menciptakan suasana yang partisipatif agar seluruh warga sekolah dapat terlibat secara aktif dan bertanggung jawab.

Keputusan penting, seperti pemilihan ketua OSIS, penentuan kegiatan ekstrakurikuler, dan penyusunan tata tertib sekolah, dilakukan melalui musyawarah antara peserta didik dan guru. Proses ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap demokratis, melatih kemampuan berpendapat, serta membangun rasa tanggung jawab bersama terhadap keputusan yang diambil.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Terkadang terjadi dominasi dari kelompok tertentu sehingga tidak semua suara dapat tersampaikan secara seimbang. Selain itu, sebagian peserta didik masih kurang memiliki keberanian untuk menyampaikan pendapatnya dalam forum musyawarah.

Di sisi lain, masih ditemukan sikap otoriter dari sebagian guru yang dapat menghambat proses demokrasi di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama untuk terus memperbaiki praktik demokrasi di lingkungan SMK Taruna Bhakti agar nilai-nilai Pancasila benar-benar terwujud secara nyata dalam kehidupan sekolah.

Demokrasi Pancasila mendorong adanya dialog antara peserta didik dan guru dalam

pengambilan keputusan.

A. Benar

B. Salah
100%
0%
Переглянути це питання
BENAR/SALAH

tf002-1.jpg

Pada sebuah SMK/MAK, kepala sekolah dan para guru mengadakan program "Sekolah Tertib Hukum". Program ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian peserta didik terhadap peraturan sekolah.

Melalui program tersebut, peserta didik dibiasakan untuk datang tepat waktu, menjaga fasilitas umum, serta mematuhi tata tertib berpakaian. Kebiasaan ini diharapkan membentuk karakter peserta didik yang tertib dan patuh terhadap aturan.

Selain itu, para guru juga memberikan pembelajaran kontekstual mengenai pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Materi disampaikan dengan mengaitkan contoh-contoh nyata yang dekat dengan kehidupan peserta didik.

Dengan adanya program Sekolah Tertib Hukum, sekolah berharap peserta didik memiliki kesadaran hukum sejak dini dan mampu menerapkannya baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

Kesadaran hukum dapat dibangun melalui kebiasaan disiplin di lingkungan sekolah.

A. Benar

B. Salah
100%
0%
Переглянути це питання
Essay

Image failed to load: es033-1.jpg

Dalam sebuah rapat kelas, seluruh peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai kegiatan perpisahan yang akan diadakan. Setiap siswa bebas mengemukakan ide dan pandangannya sesuai dengan haknya sebagai warga kelas. Situasi ini mencerminkan adanya ruang dialog dan partisipasi dalam pengambilan keputusan bersama.

Sebagian besar peserta didik setuju agar kegiatan perpisahan dilaksanakan di luar sekolah karena dianggap lebih menarik dan berkesan. Namun, sebagian lainnya memilih kegiatan dilaksanakan di sekolah dengan alasan biaya yang lebih terjangkau. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan adanya keberagaman pandangan yang wajar dalam kehidupan demokratis.

Untuk menentukan keputusan, kelas kemudian melakukan voting sebagai bentuk penerapan prinsip demokrasi. Hasil voting menunjukkan bahwa mayoritas memilih kegiatan perpisahan dilaksanakan di luar sekolah. Keputusan ini seharusnya diterima sebagai hasil kesepakatan bersama yang sah.

Namun, masih ada beberapa peserta didik yang kalah suara dan tetap menolak hasil keputusan tersebut. Padahal, sebagai peserta didik yang memahami nilai demokrasi dan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 dan Pasal 1 Ayat 2, sikap yang tepat adalah menghormati hasil keputusan bersama, menerima perbedaan pendapat, serta tetap menjaga persatuan dan suasana kondusif di sekolah.

Berdasarkan narasi tentang rapat kelas dan pengambilan keputusan melalui voting, analisislah penerapan nilai demokrasi di sekolah dengan menjawab pertanyaan berikut:

a. Jelaskan nilai-nilai demokrasi yang telah diterapkan dalam rapat kelas tersebut! (3 poin)

b. Jelaskan makna pengambilan keputusan berdasarkan mayoritas dalam sistem demokrasi! (3 poin)

c. Analisislah sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh peserta didik yang kalah suara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 dan Pasal 1 Ayat (2)! (4 poin)

d. Jelaskan pentingnya menjaga persatuan setelah keputusan bersama ditetapkan! (2 poin)
Переглянути це питання
Essay

Image failed to load: es031-1.jpg

Indonesia menjamin hak asasi manusia (HAM) melalui UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jaminan ini menunjukkan komitmen negara dalam melindungi martabat, kebebasan, dan hak dasar setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, maupun agama. Dengan adanya landasan hukum tersebut, HAM menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Meskipun demikian, pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain diskriminasi terhadap kelompok minoritas, kekerasan terhadap jurnalis, serta keterbatasan akses pendidikan di daerah tertinggal. Kondisi ini menunjukkan bahwa jaminan hukum saja belum cukup apabila tidak disertai dengan implementasi yang konsisten dan merata.

Tantangan-tantangan tersebut perlu ditangani secara serius oleh pemerintah melalui kebijakan yang adil dan berpihak pada perlindungan HAM. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas terhadap setiap pelanggaran HAM agar memberikan efek jera dan rasa keadilan bagi korban. Upaya ini juga harus disertai dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak orang lain.

Oleh karena itu, perlindungan HAM yang menyeluruh hanya dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat bekerja sama. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui pendidikan HAM, partisipasi aktif warga negara, serta penguatan lembaga-lembaga yang berwenang. Dengan sinergi tersebut, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan kehidupan yang lebih adil, damai, dan bermartabat bagi seluruh rakyatnya.

Berdasarkan narasi tentang jaminan dan tantangan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, lakukan analisis berikut:

a. Jelaskan dasar hukum jaminan HAM di Indonesia! (3 poin)

b. Sebutkan dan jelaskan dua contoh tantangan pelaksanaan HAM yang terdapat dalam narasi! (4 poin)

c. Jelaskan peran pemerintah dalam mengatasi tantangan tersebut! (3 poin)

d. Jelaskan peran masyarakat dalam mewujudkan perlindungan HAM yang menyeluruh! (2 poin)
Переглянути це питання
BENAR/SALAH

tf003-1.jpg

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini mengatur pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pemantauan kualitas udara, serta pemberian sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan lingkungan dan memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengendalian Polusi Udara. Perda ini mengacu pada peraturan pemerintah yang lebih tinggi dan disusun untuk menjawab kebutuhan serta kondisi lingkungan di daerah setempat. Kebijakan daerah tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak pencemaran akibat aktivitas industri dan pertambangan.

Selain itu, Presiden juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penataan Kawasan Industri Hijau. Perpres ini bertujuan mendukung transisi menuju energi bersih serta mendorong pembangunan yang ramah lingkungan. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.

Namun, sebuah perusahaan tambang menggugat Perda tersebut karena dianggap merugikan kegiatan usahanya. Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian menegaskan bahwa Perda tetap sah selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki sistem hukum nasional. Putusan ini menunjukkan pentingnya prinsip kesesuaian peraturan dalam struktur perundang-undangan Indonesia.

PP Nomor 25 Tahun 2023 mengatur pelaksanaan AMDAL dan pemantauan kualitas udara.

A. Benar

B. Salah
100%
0%
Переглянути це питання
BENAR/SALAH

Image failed to load: tf003-1.jpg

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini mengatur pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), pemantauan kualitas udara, serta pemberian sanksi administratif bagi pihak yang melanggar ketentuan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat perlindungan lingkungan dan memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengendalian Polusi Udara. Perda ini mengacu pada peraturan pemerintah yang lebih tinggi dan disusun untuk menjawab kebutuhan serta kondisi lingkungan di daerah setempat. Kebijakan daerah tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak pencemaran akibat aktivitas industri dan pertambangan.

Selain itu, Presiden juga mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penataan Kawasan Industri Hijau. Perpres ini bertujuan mendukung transisi menuju energi bersih serta mendorong pembangunan yang ramah lingkungan. Dengan adanya regulasi tersebut, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup.

Namun, sebuah perusahaan tambang menggugat Perda tersebut karena dianggap merugikan kegiatan usahanya. Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian menegaskan bahwa Perda tetap sah selama tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dalam hierarki sistem hukum nasional. Putusan ini menunjukkan pentingnya prinsip kesesuaian peraturan dalam struktur perundang-undangan Indonesia.

PP Nomor 25 Tahun 2023 mengatur pelaksanaan AMDAL dan pemantauan kualitas udara.

A. Benar

B. Salah
100%
0%
Переглянути це питання
Pilihan ganda

Image failed to load: mc015-1.jpg

Desa Kembang Murni dihuni oleh warga dari Madura, Jawa, dan Bugis. Keberagaman latar belakang budaya tersebut menjadi ciri khas kehidupan masyarakat desa yang hidup berdampingan dalam satu wilayah.

Beberapa tahun lalu, pernah muncul ketegangan saat pembangunan rumah ibadah karena panitia hanya melibatkan warga dari satu kelompok budaya. Akibatnya, kelompok lain merasa tidak dilibatkan sehingga timbul kesalahpahaman yang memicu ketegangan sosial.

Belajar dari kejadian tersebut, seluruh perwakilan warga dari berbagai latar belakang kemudian diundang dalam rapat desa untuk membahas pembangunan balai desa. Proses musyawarah dilakukan secara terbuka agar semua pihak dapat menyampaikan pendapat dan aspirasi.

Dalam pembangunan balai desa, warga menyumbangkan tenaga, ide, dan dana sesuai kemampuan masing-masing. Kini, balai desa tersebut menjadi pusat kegiatan bersama dan simbol persatuan warga.

Berdasarkan teks tersebut, fungsi keberagaman dalam memperkuat persatuan ditunjukkan oleh tindakan ....

0%
100%
0%
0%
0%
Переглянути це питання
Pilihan ganda

mc018-1.jpg

Raka adalah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk menempuh pendidikan. Ia menjalani aktivitas belajar di negara lain sebagai bagian dari upayanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Suatu hari, Raka mengetahui bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tempat ia belajar menyelenggarakan program bantuan hukum gratis bagi WNI yang menghadapi masalah hukum.

Informasi tersebut membuat Raka menyadari bahwa negara tetap hadir untuk melindungi warganya, meskipun mereka berada di luar wilayah Indonesia.

Raka kemudian teringat salah satu prinsip dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara di mana pun berada.

Berdasarkan kasus tersebut, hak warga negara yang dimiliki Raka adalah ....

0%
0%
0%
0%
100%
Переглянути це питання
Pilihan Ganda Kompleks

Image failed to load: mr023-1.jpg

Berdasarkan data dan informasi tersebut, berilah tanda centang (V) pada pernyataan yang benar mengenai perubahan rumusan sila pertama Pancasila. (Jawaban benar dapat lebih dari satu)

0%
100%
0%
100%
0%
Переглянути це питання

Хочете миттєвий доступ до всіх перевірених відповідей на lms.smktarunabhakti.sch.id?

Отримайте необмежений доступ до відповідей на екзаменаційні питання - встановіть розширення Crowdly зараз!

Browser

Додати до Chrome