logo

Crowdly

Browser

Додати до Chrome

Pendidikan Pancasila

Шукаєте відповіді та рішення тестів для Pendidikan Pancasila? Перегляньте нашу велику колекцію перевірених відповідей для Pendidikan Pancasila в lms.smktarunabhakti.sch.id.

Отримайте миттєвий доступ до точних відповідей та детальних пояснень для питань вашого курсу. Наша платформа, створена спільнотою, допомагає студентам досягати успіху!

Pilihan Ganda Kompleks

Berikut tabel informasi perizinan kegiatan komunitas.

mr028-1.jpg

Di Kelurahan Cempaka, sekelompok pemuda berinisiatif mengadakan kegiatan seni mural di sebuah tembok kosong milik warga. Kegiatan ini dirancang sebagai bagian dari kampanye lingkungan untuk menyampaikan pesan tentang kebersihan, kepedulian terhadap alam, dan keindahan ruang publik.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, para pemuda telah meminta dan memperoleh izin secara lisan dari pemilik tembok. Mereka meyakini bahwa kegiatan tersebut tidak merugikan siapa pun dan justru membawa manfaat bagi lingkungan sekitar.

Namun, ketika mural sedang dikerjakan, aparat setempat menghentikan kegiatan tersebut dengan alasan tidak adanya izin tertulis. Penghentian ini menimbulkan kekecewaan di kalangan pemuda, karena mereka merasa telah beritikad baik dan mengikuti prosedur yang mereka pahami.

Para pemuda kemudian mencatat bahwa dari lima kegiatan komunitas yang pernah mereka rencanakan sebelumnya, hanya satu kegiatan yang memperoleh izin resmi, sedangkan empat kegiatan lainnya ditolak tanpa alasan yang jelas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan keadilan dalam proses perizinan kegiatan masyarakat.

Berdasarkan narasi tersebut, berilah tanda centang (V) pada pernyataan yang mencerminkan pelanggaran hak kelompok masyarakat dan penerapan solusi hukumnya. (Jawaban benar dapat lebih dari satu)

0%
0%
0%
100%
100%
Переглянути це питання
Pilihan ganda

mc013-1.jpg

SMK Pelita Bangsa menyelenggarakan program tahunan "Ruang Rasa Nusantara" sebagai upaya menumbuhkan sikap toleransi dan kebersamaan di lingkungan sekolah. Program ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta didik tentang pentingnya hidup rukun dalam keberagaman suku, agama, dan budaya.

Peserta didik dari berbagai latar belakang suku dan agama bekerja sama dalam tim lintas kelas. Pada tahun ini, setiap tim mendapat tugas untuk membuat video yang mengangkat kegiatan sosial yang mencerminkan nilai kebersamaan dalam keberagaman.

Salah satu tim yang beranggotakan peserta didik Tionghoa, Minangkabau, Bugis, dan Dayak memilih tema kerja bakti membersihkan tempat ibadah lintas agama. Tema tersebut dipilih sebagai simbol kepedulian bersama terhadap lingkungan sekaligus wujud nyata toleransi antarumat beragama.

Namun, dalam proses perencanaan muncul perbedaan pendapat di antara anggota tim. Ada anggota yang menginginkan kegiatan difokuskan pada satu tempat ibadah karena dianggap lebih praktis, sedangkan anggota lain menilai hal tersebut kurang mencerminkan semangat keberagaman yang menjadi tujuan utama program.

Jika Anda menjadi ketua tim, keputusan terbaik yang harus dilakukan agar tetap sesuai dengan semangat bhinneka tunggal ika adalah....

100%
0%
0%
0%
0%
Переглянути це питання
Essay

es035-1.jpg

Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Peraturan tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Salah satu undang-undang penting adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Undang-undang ini mengatur konsep pertahanan negara, peran pemerintah, serta keterlibatan seluruh warga negara dalam upaya bela negara. Melalui aturan ini, ditegaskan bahwa pertahanan negara merupakan tanggung jawab bersama.

Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua undang-undang tersebut mengatur tugas, fungsi, serta kedudukan TNI dan Polri sebagai alat negara dalam menjaga pertahanan dan keamanan nasional.

Untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Kehadiran kedua undang-undang ini menunjukkan keseriusan negara dalam memperkuat sistem pertahanan dan keamanan demi melindungi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan narasi tentang dasar hukum sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia, analisislah peran peraturan perundang-undangan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara dengan menjawab pertanyaan berikut:

a. Jelaskan fungsi undang-undang dalam sistem pertahanan dan keamanan negara! (3 poin)

b. Jelaskan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara! (3 poin)

c. Jelaskan peran TNI dan Polri berdasarkan undang-undang yang mengaturnya! (4 poin)

d. Jelaskan pentingnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dalam menghadapi ancaman modern! (2 poin)
Переглянути це питання
Pilihan Ganda Kompleks

Berikut adalah data hasil amendemen terhadap UUD 1945.

mr030-1.jpg

Sejak tahun 1999 hingga 2002, Indonesia telah melakukan empat kali amendemen terhadap UUD 1945. Tujuan utama amendemen tersebut adalah memperkuat prinsip demokrasi, membatasi kekuasaan, dan memperluas jaminan hak asasi manusia.

Berdasarkan teks tersebut, analisislah kebenaran pernyataan berikut dengan memberi tanda centang (v) pada kotak yang tersedia. (Jawaban benar dapat lebih dari satu)

100%
0%
100%
0%
0%
Переглянути це питання
Essay

Image failed to load: es033-1.jpg

Dalam sebuah rapat kelas, seluruh peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai kegiatan perpisahan yang akan diadakan. Setiap siswa bebas mengemukakan ide dan pandangannya sesuai dengan haknya sebagai warga kelas. Situasi ini mencerminkan adanya ruang dialog dan partisipasi dalam pengambilan keputusan bersama.

Sebagian besar peserta didik setuju agar kegiatan perpisahan dilaksanakan di luar sekolah karena dianggap lebih menarik dan berkesan. Namun, sebagian lainnya memilih kegiatan dilaksanakan di sekolah dengan alasan biaya yang lebih terjangkau. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan adanya keberagaman pandangan yang wajar dalam kehidupan demokratis.

Untuk menentukan keputusan, kelas kemudian melakukan voting sebagai bentuk penerapan prinsip demokrasi. Hasil voting menunjukkan bahwa mayoritas memilih kegiatan perpisahan dilaksanakan di luar sekolah. Keputusan ini seharusnya diterima sebagai hasil kesepakatan bersama yang sah.

Namun, masih ada beberapa peserta didik yang kalah suara dan tetap menolak hasil keputusan tersebut. Padahal, sebagai peserta didik yang memahami nilai demokrasi dan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 dan Pasal 1 Ayat 2, sikap yang tepat adalah menghormati hasil keputusan bersama, menerima perbedaan pendapat, serta tetap menjaga persatuan dan suasana kondusif di sekolah.

Berdasarkan narasi tentang rapat kelas dan pengambilan keputusan melalui voting, analisislah penerapan nilai demokrasi di sekolah dengan menjawab pertanyaan berikut:

a. Jelaskan nilai-nilai demokrasi yang telah diterapkan dalam rapat kelas tersebut! (3 poin)

b. Jelaskan makna pengambilan keputusan berdasarkan mayoritas dalam sistem demokrasi! (3 poin)

c. Analisislah sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh peserta didik yang kalah suara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 dan Pasal 1 Ayat (2)! (4 poin)

d. Jelaskan pentingnya menjaga persatuan setelah keputusan bersama ditetapkan! (2 poin)
Переглянути це питання
BENAR/SALAH

tf007-1.jpg

Di SMK Taruna Bhakti, peserta didik berasal dari beragam suku, agama, dan daerah. Keberagaman ini mendorong tumbuhnya sikap toleransi, tetapi juga memunculkan berbagai tantangan dalam kehidupan sekolah.

Kelompok mayoritas kerap membentuk grup eksklusif dan menggunakan bahasa daerah sehingga peserta didik lain merasa terasing. Kondisi ini berpotensi menimbulkan jarak sosial antarpeserta didik.

Pada pemilihan ketua OSIS, sempat beredar pesan bernada stereotipe terhadap calon dari etnis tertentu. Selain itu, konflik kecil di masyarakat sekitar juga terbawa ke lingkungan sekolah sehingga memperkeruh suasana.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, guru dan OSIS menggelar forum lintas budaya, menegakkan aturan antidiskriminasi, serta merancang proyek kolaboratif lintas kelas guna memulihkan suasana dan memperkuat toleransi.

Penyebaran stereotipe terhadap calon OSIS dari etnis tertentu meningkatkan semangat persaingan sehat dan demokratis di sekolah.

A. Benar

B. Salah
0%
100%
Переглянути це питання
BENAR/SALAH

Image failed to load: tf004-1.jpg

Sejak Proklamasi Kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sistem ketatanegaraan yang memengaruhi keberlakuan Undang-Undang Dasar. Perubahan tersebut menunjukkan dinamika dalam upaya menyesuaikan sistem pemerintahan dengan kebutuhan bangsa.

Pada periode 1945-1949, UUD 1945 berlaku secara sah setelah proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, pada tahun 1949-1950, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dan menggunakan Konstitusi RIS sebagai dasar negara.

Memasuki periode 1950-1959, diberlakukan UUDS 1950 dengan sistem pemerintahan parlementer. Namun, pada tahun 1959, Presiden mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 dan berlaku hingga tahun 1998.

Pada periode 1999-2002, dilakukan amandemen terhadap UUD 1945 sebanyak empat kali. Amandemen tersebut bertujuan menyempurnakan sistem demokrasi serta membatasi kekuasaan agar lebih sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

UUDS 1950 bersifat sementara, tetapi digunakan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan UUD 1945 periode pertama.

A. Benar

B. Salah
100%
0%
Переглянути це питання
Pilihan Ganda Kompleks

Image failed to load: mr022-1.jpg

Berdasarkan data tersebut, berilah tanda centang (V) pada pernyataan yang benar mengenai usulan dasar negara para tokoh. (Jawaban benar dapat lebih dari satu)

100%
0%
0%
100%
100%
Переглянути це питання
Essay

es033-1.jpg

Dalam sebuah rapat kelas, seluruh peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat mengenai kegiatan perpisahan yang akan diadakan. Setiap siswa bebas mengemukakan ide dan pandangannya sesuai dengan haknya sebagai warga kelas. Situasi ini mencerminkan adanya ruang dialog dan partisipasi dalam pengambilan keputusan bersama.

Sebagian besar peserta didik setuju agar kegiatan perpisahan dilaksanakan di luar sekolah karena dianggap lebih menarik dan berkesan. Namun, sebagian lainnya memilih kegiatan dilaksanakan di sekolah dengan alasan biaya yang lebih terjangkau. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan adanya keberagaman pandangan yang wajar dalam kehidupan demokratis.

Untuk menentukan keputusan, kelas kemudian melakukan voting sebagai bentuk penerapan prinsip demokrasi. Hasil voting menunjukkan bahwa mayoritas memilih kegiatan perpisahan dilaksanakan di luar sekolah. Keputusan ini seharusnya diterima sebagai hasil kesepakatan bersama yang sah.

Namun, masih ada beberapa peserta didik yang kalah suara dan tetap menolak hasil keputusan tersebut. Padahal, sebagai peserta didik yang memahami nilai demokrasi dan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 dan Pasal 1 Ayat 2, sikap yang tepat adalah menghormati hasil keputusan bersama, menerima perbedaan pendapat, serta tetap menjaga persatuan dan suasana kondusif di sekolah.

Berdasarkan narasi tentang rapat kelas dan pengambilan keputusan melalui voting, analisislah penerapan nilai demokrasi di sekolah dengan menjawab pertanyaan berikut:

a. Jelaskan nilai-nilai demokrasi yang telah diterapkan dalam rapat kelas tersebut! (3 poin)

b. Jelaskan makna pengambilan keputusan berdasarkan mayoritas dalam sistem demokrasi! (3 poin)

c. Analisislah sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh peserta didik yang kalah suara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28 dan Pasal 1 Ayat (2)! (4 poin)

d. Jelaskan pentingnya menjaga persatuan setelah keputusan bersama ditetapkan! (2 poin)
Переглянути це питання
Pilihan ganda

mc018-1.jpg

Raka adalah warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk menempuh pendidikan. Ia menjalani aktivitas belajar di negara lain sebagai bagian dari upayanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

Suatu hari, Raka mengetahui bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tempat ia belajar menyelenggarakan program bantuan hukum gratis bagi WNI yang menghadapi masalah hukum.

Informasi tersebut membuat Raka menyadari bahwa negara tetap hadir untuk melindungi warganya, meskipun mereka berada di luar wilayah Indonesia.

Raka kemudian teringat salah satu prinsip dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum yang setara di mana pun berada.

Berdasarkan kasus tersebut, hak warga negara yang dimiliki Raka adalah ....

100%
0%
0%
0%
0%
Переглянути це питання

Хочете миттєвий доступ до всіх перевірених відповідей на lms.smktarunabhakti.sch.id?

Отримайте необмежений доступ до відповідей на екзаменаційні питання - встановіть розширення Crowdly зараз!

Browser

Додати до Chrome