Guru merupakan profesi yang

memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dalam

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ditegaskan bahwa guru

adalah pendidik profesional yang memikul tanggung jawab mendidik, mengajar,

membimbing, melatih, serta menilai peserta didik pada berbagai jenjang

pendidikan formal. Eksistensi guru tidak hanya ditentukan oleh kompetensi

akademik, tetapi juga perwujudan moralitas, integritas, serta keteladanan yang

harus mereka tampilkan. Keberadaan guru merupakan cerminan nilai-nilai budaya

bangsa, karena melalui merekalah karakter peserta didik dibentuk. Dalam

konteks pembangunan nasional, guru berperan sebagai pilar penting dalam

mencetak generasi yang berpengetahuan, beretika, dan berkepribadian.

     Namun, dalam realitas

sosial, eksistensi guru, di sini yang kita bicarakan adalah guru honorer, kerap

tidak diimbangi dengan penghargaan yang layak. Banyak guru honorer yang bekerja

dalam kondisi minim dukungan, baik secara finansial maupun struktural. Kondisi

ini menegaskan adanya paradoks: negara menuntut kualitas tinggi dari guru,

tetapi tidak memberikan dukungan yang sepadan. Gaji guru honorer, berada di

bawah upah minimum regional. Bahkan, tidak sedikit guru honorer di berbagai

daerah yang hanya menerima upah antara Rp300.000-700.000,00 per

bulan. Rendahnya gaji mengakibatkan banyak guru harus bekerja sampingan

demi memenuhi kebutuhan keluarga. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas fokus

dan profesionalitas mereka dalam proses pembelajaran. Selain itu, kondisi ini menyebabkan

guru honorer mengalami

     Tambahan pula, terdapat minimnya perlindungan dan diskriminasi terhadap guru honorer. Mereka menghadapi

diskriminasi dalam berbagai bentuk, seperti ketidaksetaraan status kepegawaian,

intervensi pihak luar dalam proses pembelajaran, hingga perlindungan hukum yang

lemah ketika terjadi konflik dengan orang tua siswa. Guru sering kali berada

dalam posisi rentan, terutama ketika berhadapan dengan tekanan sosial atau

kasus yang melibatkan peserta didik. Dalam hal ini, banyak guru honorer merasa

tidak mendapatkan perlindungan optimal dari sekolah ataupun pemerintah ketika

menghadapi masalah dalam menjalankan tugas (Rahmawati (2020).