logo

Crowdly

Browser

Add to Chrome

Course 5992

Looking for Course 5992 test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for Course 5992 at elearning.mahkamahagung.go.id.

Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!

Berikut adalah yang BUKAN sebagai penanggung jawab korporasi yang dapat mewakili korporasi:
100%
0%
0%
0%
0%
View this question
Berapa lama pidana tambahan pencabutan izin tertentu; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi; dan pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi dapat dijatuhkan?
100%
0%
0%
0%
View this question
Dalam hal pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh korporasi maka:
0%
100%
0%
0%
0%
View this question
Apa pidana pokok bagi korporasi?
0%
0%
0%
100%
View this question
Mengapa korporasi dipandang memiliki kapabilitas sebagai subjek hukum ?
0%
100%
0%
0%
View this question
Apabila hakim memeriksa atau mengadili perkara pidana dengan dakwaan tindak pidana dalam undang-undang di luar KUHP tetapi tindak pidana inti sudah dimasukkan ke dalam KUHP sehingga tidak lagi dapat dikualifikasikan sebagai hukum pidana khusus (bukan tindak pidana khusus), pada hal sekarang sudah berlaku KUHP baru yang ancaman pidananya lebih tinggi dari KUHP lama, pada saat dilakukan penyidikan penyidik menggunakan hukum acara khusus yang menyimpang dari hukum acara pidana umum baik dalam KUHAP 1981 maupun KUHAP 2025?
0%
50%
50%
View this question
Ketentuan pidana dalam Perda paling banyak berupa pidana denda kategori …
0%
0%
100%
0%
View this question
Salah satu tujuan penyesuaian pidana adalah …
0%
0%
100%
0%
View this question
Ketentuan pidana minimum khusus dihapus dalam …
100%
0%
0%
0%
View this question
Pasal 2 ayat (3) KUHP mengatur “Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah adalah hukum yang tertulis, sementara yang diatur adalah hukum pidana yang tidak tertulis, hukum pidana yang hidup dalam masyarakat, atau hukum pidana adat, Nampak terkesan adanya kontradiksi dalam pemberlakukan hukum pidana yang tidak tertulis.
0%
100%
0%
View this question

Want instant access to all verified answers on elearning.mahkamahagung.go.id?

Get Unlimited Answers To Exam Questions - Install Crowdly Extension Now!

Browser

Add to Chrome