Crowdly
Add to Chrome
Course 1530
Looking for Course 1530 test answers and solutions? Browse our comprehensive collection of verified answers for Course 1530 at lms.stpn.ac.id.
Get instant access to accurate answers and detailed explanations for your course questions. Our community-driven platform helps students succeed!
Salah satu ruang lingkup Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengatur pihak-pihak yang dapat berperkara dalam sengketa tata usaha negara. Berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia, pihak yang secara umum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah:
0%
0%
0%
0%
View this question
Dalam struktur organisasi Peradilan Tata Usaha Negara, susunan badan peradilan diselenggarakan secara berjenjang untuk menjamin adanya mekanisme pengawasan melalui upaya hukum. Urutan susunan badan Peradilan Tata Usaha Negara yang benar adalah ....
0%
0%
0%
100%
View this question
Penerapan asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dalam Peradilan Tata Usaha Negara berarti bahwa:
0%
0%
0%
0%
View this question
Salah satu syarat utama seseorang dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya kepentingan hukum (legal interest). Konsep tersebut berarti bahwa ....
0%
0%
0%
0%
View this question
Dalam suatu perkara di PTUN, seorang warga negara mengajukan gugatan terhadap keputusan pencabutan izin mendirikan bangunan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai penggugat adalah ....
0%
0%
0%
0%
View this question
Dalam sistem hukum administrasi Indonesia, penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara tidak selalu harus dimulai melalui proses peradilan. Dalam keadaan tertentu, peraturan perundang-undangan justru mengharuskan pihak yang dirugikan untuk terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian di lingkungan administrasi pemerintahan. Mekanisme tersebut dikenal sebagai upaya administratif. Berdasarkan ketentuan hukum administrasi pemerintahan, tujuan utama diwajibkannya upaya administratif adalah ....
0%
0%
0%
0%
View this question
Dalam praktik penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, tidak semua tindakan pemerintah dapat dijadikan objek gugatan di PTUN. Oleh karena itu, gugatan pada prinsipnya diajukan terhadap ....
0%
0%
0%
0%
View this question
Dalam melaksanakan fungsi peradilan, PTUN memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap keputusan administrasi negara. Pengujian tersebut dilakukan berdasarkan ....
0%
0%
0%
0%
View this question
Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan prinsip checks and balances antara pemerintah dan warga negara. Oleh karena itu, pembentukan PTUN memiliki tujuan utama untuk ....
0%
0%
0%
0%
View this question
Apabila majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat, maka salah satu amar putusan yang dapat dijatuhkan terhadap tergugat adalah ....
0%
0%
0%
0%
View this question